peraturan pemerintah tentang bpjs ketenagakerjaan. Perhitungan BPJS ketenagakerjaan – Dalam praktiknya BPJS ketenagakerjaan telah diatur dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. peraturan pemerintah tentang bpjs ketenagakerjaan

199, TLN No. Sama halnya dengan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga memiliki dasar perhitungan iuran yang harus diketahui oleh pemilik usaha atau HR. Semua pertanyaan itu terjawab dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Penerima . com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Peraturan Pemerintah (PP) NO. BPJS Kesehatan wajib bagi setiap penduduk. (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat Di Indonesia ketentuan yang berkaitan dengan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Pasal 15 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Pensiun, Dalam PP 45/2015 tersebut diatur hal-hal berikut ini : Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam tahun). . PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur. (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Negara mulai merancang dan mereformasi penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. id : 20 hlm. Permenaker No. Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020) lalu. 33/1947 jo UU No. (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati. 13 Tahun 2003, dengan komponen yang berisi 90% mengatur karyawan dan 10% sisanya mengatur perusahaan. Jamsostek. Ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan diatur sesuai Peraturan Pemerintah No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas. CO, Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa batas usia tenaga kerja untuk mulai mengambil manfaat pensiun berubah menjadi 58 tahun mulai Januari 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. "Oleh karena itu, saya meminta kepada direksi untuk mengusulkan kepada kementerian atau pemerintah agar Peraturan Pemerintah Nomor 55 ditambah dengan JKP," tambahnya. Status. Masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki persentase iuran yang berbeda-beda. Pemerintah Pusat . Dikutip dari Kompas. Bupati adalah Bupati Bekasi. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Namun ketika terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan pembayaran iuran dan denda BPJS karena banyaknya perusahaan yang terdampak dari bencana ini. tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 45, LN. Pemberi Kerja: o JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), senilai 0. 842 -3- badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-. TENTANG SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU, DAN LINTAS RAYA TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. BPJS), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelin-. “Jadi hak pekerja/buruh atas manfaat JHT tidak akan hilang,” tegasnya. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; Mengingat : 1. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK. . Bagi keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program JKM bisa melakukan klaim apabila keluarga yang merupakan peserta, meninggal dunia. pemerintah daerah atas permintaan BPJS. - Penghentian sementara maupun sebagian alat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang. M/6/HK. Dalam pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun. Sabtu, 19 Feb 2022 13:15 WIB. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sudah tidak sesuai dengan. [1] Pekerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja 2015. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah ; Permenaker No. Hal ini termasuk perubahan terkait Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja atau UU No. Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 10. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang diundangkan tanggal 4 Februari 2022. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Inang Jalaludin Shofihara, Kegiatan Monitoring Evaluasi Penganggaran Jamsostek Bagi Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Selatan (Sumsel),. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. Beranda;. Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan KementerianBesarnya iuran yang wajib disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan. ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan serta. Pada tanggal 1 Juli 2015, terdapat satu program yaitu Jaminan Pensiun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 02/2021. Peraturan BPJS Kesehatan yang Wajib Diketahui, Jangan Sepelekan! Edited by Cermati. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. 179, TLN No. BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. d. Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. Ketentuan yang dimaksud adalah program terbaru dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraLangkah cepat pemerintah berikan bantalan untuk pekerja/buruh. Aturan BSU ini tertuang dalam Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dan. Program perlindungan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan cukup beragam. bahwa berdasarkan pertimban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kewajiban Badan Penyelenggara Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku; 1. Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Dengan UU Ketenagakerjaan ini, tidak kurang 13 peraturan ketenagakerjaan dicabut, termasuk UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan PensiunMenurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah, yang dimaksud Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran. " Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun," isi dari. UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang permenaker ri no 16 tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah di kemnaker tahun anggaran 2021? Unduh file pdf yang berisi peraturan menteri tersebut secara lengkap dan. Dalam pelaksanaannya, program ini diatur oleh berbagai peraturan pemerintah dan juga Undang-Undang yang mengatur tentang BPJS Kesehatan. Nanti manfaat ini hanya dapat dicairkan apabila usia peserta BPJAMSOSTEK mencapai 56 tahun. No 14 dari 87 Berlaku. 8. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. id. 2016,. Kebijakan ini dinilai merugikan kaum buruh untuk kesekiankalinya. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 memperkenankan peserta yang mengundurkan diri (resign) untuk menarik dana JHT seketika. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan pemerintah. 74 %, disesuaikan. Manfaat yang diberikan merupakan uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran BPJS Ketenagakerjaan disertai bunga hasil pengembangan dana. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang. Data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020. UU ketenagakerjaan adalah sebuah undang-undang yang berguna untuk melindungi hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Demikian jawaban dari kami tentang aturan usia pensiun, semoga bermanfaat. Potongan untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang kamu terima selama masa kerja bisa diambil tanpa harus masuk dalam usia tua. JKK; b. Namun, untuk mencairkan dana JHT peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan. 12. com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak akan membayarkan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan apabila perusahaan menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang. Sebelumnya, pada Januari 2019, batas usia untuk menerima manfaat pensiun adalah 57 tahun. Pemerintah belum membahas sinkronisasi aturan pensiun dalam pelaksanaan jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. 15 x (2 x 9 + 1 x 10) = 32. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. Created Date: 2/18/2021 2:15:22 PM Ketentuan terkait rincian iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta Penerima Upah (PU) dikelompokkan dalam 5 kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi: Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 1. Seperti diketahui, menurut undang- undang, BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah untuk menyelenggarakan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upah terdiri atas komponen : 1) upah tanpa tunjangan; 2) upah pokok dan tunjangan tetap; 3) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4) upah pokok dan tunjangan tidak tetap. KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menerangkan, pemerintah akan menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun 2022 mendatang. dengan rate ketika mengalami kecelakaan kerja berdasarkan pada lampiran. Tarif BPJS Kesehatan karyawan adalah 5% dari gaji sesuai Perpres No. pu. JAKARTA, KOMPAS. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terdapat program jaminan sosial untuk para pekerja/buruh yang terkena PHK. 2. 22 Tahun 1993. 5 Dibaca. 48 Tahun 1952 jo PMP No. setneg. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarINFO NASIONAL – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengimbau pemerintah daerah mencanangkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yaitu 1 desa 100 pekerja rentan. Kewajiban memberi informasi tersebut dilakukan 1 kali per tahun (pasal 22 ayat (7) PP 46/2015). Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga masih tetap berlaku. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya; Bukti pemutusan hubungan kerja berupa (pilih salah satu) : Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,Landasan Hukum Mengenai Peraturan THR Karyawan. 8. com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja ke. Ketenagakerjaan mengenai kewajiban bagi pemberi kerja yang mem - pekerjakan tenaga kerja asing untuk memiliki izin tertulis dari Men-. 45/2015]. Kamis (30/9). (Kemenaker) menerbitkan aturan baru tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Sejarah BPJS Ketenagakerjaan mengalami proses panjang melalui: UU No. 1 Januari 2014 dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan berakhirnya keanggotaan. 3. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Inpres ini menginstruksikan kepada sembilan belas menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para gubernur, para bupati/walikota, dan Ketua DJSN salah satunya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Adapun untuk kluster Ketenagakerjaan, ada 4 Peraturan Pemerintah yang berlaku yakni sebagai berikut. BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada. Dalam peraturan yang diundangkan pada 4 Februari 2022 itu terungkap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dapat dicairkan. yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan UU BPJS ini, dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil utuh di usia 56 tahun, pemerintah sodorkan JKP, tapi disebut tidak bisa jadi ‘bantalan’ bagi pekerja 17 Februari 2022 Berita UtamaUU No. (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur. Bisa diambil setelah masa tunggu 1 bulan. Santunan tersebut terdiri dari Jaminan Kematian (JKM) sebesar. PP No. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program. Pasal 91 dihapus. Peraturan baru ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. "Untuk tahun 2022, mulai bulan Februari 2022,. Bisnis. Bantaeng No. Melalui aturan tersebut ada pekerjaan yang boleh menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), yang mana pekerja bisa dikontrak selama. Program ini disebut dengan progam JKM. 2015. 2 kali upah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun . Aturan Program BPJS Ketenagakerjaan. yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalahPeraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Bahasa. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara. Aturan baru dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga menyederhanakan mengenai persyaratan dokumen saat klaim JHT. Permenaker ini dibuat berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2019, yang merupakan revisi dari PP No 44 tahun 2015 tentang JKK dan JKm. Bahasa. CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kementerian atau pemerintah untuk mengusulkan perubahan peraturan dan menyusun produk hukum, terutama mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta. 4. 60, LN. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 156, TLN No. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019. 2020/No.